Konsep Jusuf SK Hadapi Krisis Energi di Kaltara Kelak

TARAKAN - dr Jusuf Serang Kasim merupakan salah satu bakal calon Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang mendaftar bersama pasangannya Martin Billa. Mereka  di usung oleh empat partai politik seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Masing-masing perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kaltara, dukungan 4 partai politik tersebut bahkan melebihi persyaratan 25 persen atau 9 kursi dari 35 kursi di DPRD. Masing-masing, Hanura menyumbang 4 kursi, PKB 2 kursi, PKPI 1 kursi dan Nasdem 2 kursi.



Di sela-sela kesibukannya, ternyata masih menyempatkan diri untuk menerima redaksi www.newstara.com  yang berkunjung di kediamannya di jalan Mulawarman Kota Tarakan-Provinsi Kalimantan Utara. Redaksi pun menyempatkan diri melakukan wawancara menyoal konsep kerja yang dimiliki dr. Jusuf SK mulai dari konsep kelistrikan, energi baru terbarukan, hulu dan hilir minyak serta gas untuk rumah tangga. 

Ini dia petikan wawancara dari Reporter kami Yoko handani dengan dr Jusuf SK: 
 
Bapak Yusuf, kita tahu bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terbagi 5 kabupaten dan kota, berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun, hingga kini Kaltara masih bermasalah dengan ketersedian listrik yang tidak memadai. Konsep matang apa yang sekiranya bisa bapak lakukan nanti, untuk mengakhiri krisis listrik di Kaltara?

Mohon maaf sekali lagi saya belum jadi Gubernur, baru mencalonkan diri. Namun, jika masyarakat mempercayakan saya. Memang ada beberapa konsep menarik untuk menerangi wilayah perbatasan ini, tapi harus dikombinasikan dengan pemerintah pusat serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. 

Misalkan kita lihat daerah Kabupaten Malinau dengan alam yang tersedia dan melimpah, dan terdapat air terjun dengan tingkat daerah aliran sungai (DAS) dan kederasan tinggi sampai rendah semua tersedia. Kita bisa memanfaatkan sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA), lalu membangun jaringan listrik dari pembangkit ke PLN dan dialirkan melalui rumah-rumah tangga serta industri.

Begitupula dengan wilayah Krayan dan wilayah pelosok lainnya di Kaltara, karena disana kita bisa manfaatkan sumber pembangkit mini hydro. Dan sistem pengelolaanya yang diatur dengan cara koperasi,  perusda atau apalah namanya yang penting dapat dimanfaatkan untuk masyarakat perbatasan.

Untuk wilayah perkotaan di Kaltara bagaimana, karena masih terjadi byar pet dimana-mana?

Iya... jadi memang wilayah perkotaan ini kita lihat antara jumlah sambungan listrik, baik itu rumah tangga dan industri yang memang cukup besar kebutuhannya, sementara ketersedian listrik dari PLN kurang memadai. Mau tidak mau dan suka tidak suka memang pembangkit listrik baru harus ada. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti menggunakan gas, batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit. 

Untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas, maka bisa dimanfaatkan gas buang (Flue Gas) yang tidak terpakai di furnace keluar cerobong. Walaupun komposisi gas yang keluar biasanya lebih banyak nitrogen, namun masih bisa dimanfaatkan. Nah, kalau anda ke kampung empat Tarakan, akan melihat api menyala-nyala dari gas buang. Kalau itu kita bisa manfaatkan tentu bisa digunakan untuk pembangkit, itu salah satu contohnya. 

Namun harus dipikirkan bagaimana cara menampung gas sebelum dialirkan ke pembangkit-pembangkit agar tetap stabil pasokan gasnya. Selama ini, gas yang digunakan pembangkit di Tarakan kan dialirkan dari pipa bawah laut sumur gas di Pulau Bunyu, sehingga sangat tergantung pada tingkat tekanan dan volumenya.

Untuk pembangkit berbahan batubara, sebenarnya tingkat kalori dari batubara Tarakan dan sekitarnya adalah sedang dan rendah antara 4.000 hingga 5.000 kalori (kal) dengan cadangan sekitar 30 tahun dengan luas 30 hektar yang bisa di eksplorasi, sehingga bisa digunakan untuk pembangkit. Namun, dulu waktu saya menjadi Walikota dan Tarakan adalah kota kecil maka kita berkomitmen bahwa batubara disini tidak boleh di eksploitasi, tapi kita bisa memasoknya dari luar Tarakan. Tapi ini terlalu banyak penolakan dari masyarakat, akhirnya kebijakan itu tidak saya buat.

Dulu saya pernah mengunjungi Jepang dan Walikota Kyousou dan melihat citra satelit dalam bentuk bola dunia di malam hari, disitu terlihat warna kuning emas, hitam, dan campur hijau dan lainnya. Itu menandakan bahwa sejumlah wilayah terang benderang tapi ada daerah lainnya yang gelap gulita. Negara jepang, China dan lainnya terlihat terang, saat kita beralih ke Indonesia, hanya Jakarta dan Jawa yang terang, untuk daerah lainnya redup. Apalagi Kalimantan hampir tidak terlihat.

Menurut Bapak, apakah solar cell cukup efektif digunakan karena energi fosil semakin hari cadangan semakin menipis, dan energi baru terbarukan sepertinya menjadi alternatif yang baik? 

Untuk memanfaatkan pembangkit solar cell memang sangat baik, namun ada kekurangan juga seperti investasi yang tinggi dengan tingkat pemeliharaan perawatan (maintenance) yang harus ekstra keras. Ini dianggap tidak efektif untuk menyelesaikan persoalan krisis listrik dalam jangka pendek, namun jangka panjang memang perlu dipikirkan. 

Potensi-potensi energi lainnya sebenarnya bisa kita gali, sesuai dengan karaktersistik daerah itu sendiri. Karena kita juga tidak bisa hanya sekedar teori dan saya ingatkan bahwa siapapun yang akan menjadi Gubernur kelak. Maka harus mampu mengatasi krisis energi di Kaltara dan mengelolanya dengan baik, karena ini tergantung dari pemerintahannya yang menjadi leader dan lokomotif masyarakat Kaltara.

Karena dengan konsep yang matang, maka wilayah perbatasan dan perkotaan akan terang benderang dan serta terjadi byar pet. Dan dengan demikian maka masyarakat bisa menikmati ekonomi pembangunan dengan cepat, karena listrik merupakan urat nadi pembangunan modern sehingga sekolah, industri dan rumah tangga tumbuh berkembang dengan ketersediaan tenaga listrik.

Bapak Yusuf, saya tertarik dengan konsep bapak soal wilayah Kaltara yang memiliki cadangan minyak dan gas yang belum di kelola, kalau tidak salah lebih banyak di daerah Ambalat?

Jadi begini, di negeri kita ini otonomi daerah belum penuh dilaksanakan dan masih tarik ulur oleh kebijakan lainnya dalam peran-peran penting, dan memang harus dilakukan loby khusus secara optimal serta meyakinkan untuk bisa memahami kondisi real di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu itu, saya sempat bersama tim sempat paparan untuk meyakinkan pembentukan Provinsi Kaltara, mulai dari di Balegnas, Menkopulhukam dan lembaga-lembaga lainnya. 

Dan disitu saya menyebutkan bahwa terdeteksi 9 titik kawasan di wilayah Ambalat dengan potensi gas cadangan hingga mencapai triliun kaki kubik gas. Dan hingga kini juga belum terekspoitasi dan sekarang baru di eksploitasi untuk sumur-sumur darat (onshore) Tarakan dan itupun sumur-sumur tua, sementara untuk sumur di Bulungan baru di lakukan di Bunyu dan sekitarnya. 

Dan saya berpikir begini apakah bisa data-data cadangan migas di Kaltara kita umumkan di sejumlah negara seperti Korea, Australian dan negara lainnya yang potensial untuk investasi dan bisa melakukan eksplorasi dan memproduksi sumur-sumur onshore dan offshore wilayah Ambalat dan sekitarnya. Namun harus diwaspadai adalah jangan sampai mereka baru eksplorasi tapi sudah dibebankan pungutan-pungutan, disuruh membayar ini dan itu, padahal hasil belum terlihat. Kalau begitu orang pasti lari dan tidak akan mau berinvestasi di Kaltara. 

Lalu, apa konsep bapak untuk mendatangkan investor disektor migas?

Jadi begini, ada beberapa hal yang harus di ingat untuk membawa investor asing maupun lokal ke Kaltara sebagai berikut:

1. Berikan jamian keamanan kepada mereka, bahwa aset dan investasinya di Kaltara ini tidak akan diganggu, jaminan itu harus diberikan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, Kota dan Kabupaten. Ibaratnya begini, 

"Anda menanamkan investasi disini, jika ada masalah maka kau dibelakang dan saya yang maju untuk melindungimu," tuturnya.

2.  Melakukan feasible study dengan menghitung investor return, kapan dana mereka bisa kembali dan menguntungkan, kalau tidak untung (profit) maka tidak akan ada investor yang bersedia. Ini termasuk memberikan kebijakan insentif bisa berupa pajak dan tax, artinya tidak ada pungutan apapun sampai eksplorasi tersebut menghasilkan atau berproduksi, setelah berproduksi baru diterapkan cost recovery migas, jadi intinya bikin lah mereka tercengang, pelayanan harus kita utamakan.

3.  Berikan kemudahan sistem perizinan, baik perizinan dari pusat hingga daerah. 

4. Membangun kepercayaan kepada investor dan pemerintah.

Luar biasa pemikiran revolusioner Bapak,  lalu bagaimana melihat kebijakan-kebijakan pusat soal pengaturan dan distribusi BBM subsidi dan non subsidi didaerah. Karena daerah-daerah apalagi di Kaltara ini, sering terjadi kekurangan bahan bakar?

Sekarang saya tanya anda, kilang yang kita miliki untuk memproduksi premium (Ron 88) dan jenis pertamax (Ron 92) hanya bisa memproduksi sekitar 850.000 barel perhari. Sementara kebutuhan untuk rakyat Indonesia sekitar 1.500 juta barel perhari. Tentu ada kekurangan kan, nah selagi ini belum terjawab dan terselesaikan, maka kebijakan atau rumus apapun itu hanya akan jalan ditempat. 

Lalu apakah Bapak menginginkan kilang BBM juga dibangun di Kaltara?

Bagi saya jika masyarakat mempercayakan menjadi Gubernur Kaltara, pembangunan kilang di sini hanya menjadi pilihan kedua (second opinion), pertama yang bisa dilakukan dan menjadi skala prioritas adalah membangun Infastruktur perbatasan yang menjadi keranda NKRI, ini sudah mendesak dan harus segera mengedepankan sosial kemasyarakatan. Dan setiap program-program kerja harus berjalan dengan baik dan bermuara pada kesejahteraan agar masyarakat kita tidak memilih Malaysia ketimbang Indonesia. 

Program 5 tahunnya dalam RPJMP antara lain membangun poros jalan Tanjung Selor ke Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Malinau. Karena kondisinya sangat parah, dan harus dilalui hingga durasi 6 jam, padahal jika hanya 100-200 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Padahal beberapa waktu lalu, rata-rata APBD dari 5 kabupaten dan kota ini pada kisaran Rp 1,5 Triliun. Namun belum ada kerjasama dan dukungan dari Provinsi serta Pemerintah Pusat. 

Coba anda bayangkan, ada sekelomppok yang masyarakat tinggal di KM 10 disana dan kalau melahirkan dan mau diantar kerumah sakit, apakah tidak melahirkan di jalanan. Untuk itu infrastruktruk harus diperbaharui dulu. 

Inilah perbedaan Provinsi Kaltara dan Kaltim, walaupun luasnya hampir sama namun jumlah penduduk Kaltara sangat sedikit, dan keseimbangan demografi serta geografis yang tidak mendukung. Sehingga kita akan lakukan setiap kebijakan apapun harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Baik itu kebijakan Pembangunan, kebijakan perikanan, kebijakan kelautan, perumahan hingga kebijakan kesehatan harus pada kesejahteraan masyarakat.

Satu lagi, pemerintah harus berpikir bagaimana caranya supaya ekonomi Kaltara bangkit, dari sektor ketersediaan pangan dan energi, maka akan mampu menopang perekonomian modern dan menjadi multiefek yang kompleks. Keseriusan membangun program persawahan di Sebuku, Bulungan atau disepanjang sungai yang harus dibikin waduk dan tanggul untuk ketahanan pangan jadi untuk swasembada pangan itu penting.

Dan jangan lupa bagaiman caranya supaya persawahan harus di input dengan teknologi yang baik, yang tadinya hanya panen 2 kalid alam setahun maka harus bisa panen 3 atau 4 kali dalam setahun. Dan untuk penanganannya bisa dengan Bulog, Mini Bulog, Koperasi hingga jenis lainnya. Dan harus bermuara pada kesejahteraan petani, nelayan dan lainnya. Artinya begini, masyarakat itu jangan sampai mereka perutnya tidak kosong dan dompetnya tidak kosong. Sehingga konflik-konflik bisa dikurangi serta anak-anak mereka bisa bersekolah.

Oke Bapak Yusuf, yang terakhir pak. Bagaimana menurut bapak untuk konsep jaringan gas rumah tangga?

Baiklah, jadi kita ini kan dulu waktu saya menjadi Walikota Tarakan, sudah ada planning soal City Gas, dan kita fasilitasi. Bahkan sempat menjadi pilot projeck yang di Kampung 1 dan Sebengkok. Namun, coba llihat sekarang putus ditengah jalan dan tidak di lanjutkan oleh kepala daerahnya dan sudah putus bertahun-tahun, dan kalau kepala daerahnya diam-diam juga, orang pusat juga menganggap hanya baik saja. Padahal maksud saya dulu itu, supaya dua kelurahan itu contoh saja dan dilanjutkan ke daerah-daerah lainnya lagi di Tarakan, Bulungan, Malinau, KTT dan Nunukan jadi bisa terintegrade dengan baik, sehingga tidak perlu lagi beli tabung gas mahal-mahal. 

Sekarang beginilah, coba anda hitung antara gas rumah tangga dengan tabung gas, yang mana lebih murah? Apalagi sekarang beredar tabung-tabung gas dari Malaysia disini dan harganya juga lebih mahal. Oke baiklah, saya kira banyak yang sudah kita bahas. Paling tidak konsep-konsep ini bisa ita terapkan jika pemimpinnya mengherti dan paham bagaiman cara pemanfaatan energi untuk masa depan rakyat dan berorientas pada kesejahteraan masyarakat khususnya di Kaltara.
(sumber berita: newstara.com)
Share on Google Plus

About Harly Sudib

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. " Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap "menyertakan link dofollow Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com